BUMN Setop Produksi Ponsel Pintar Karena Pajak Mahal, Ini Tanggapan MS Hidayat

Jakarta - BUMN Produsen ponsel merek IMO yaitu PT Inti menghentikan produksinya karena mahalnya pajak impor komponen ponsel, dan juga karena dolar yang mahal. Apa tanggapan Menteri Perindustrian MS Hidayat?

Menurut Hidayat, produksi ponsel IMO hanya berhenti sebentar saja. "Ini kan hanya gejala sementara saja, karena dolarnya masih mahal," ucap Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2013).

Hidayat mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian siap membantu PT Inti bila situasi saat ini membebani bisnis mereka.

"Tapi kalau memang terjadi semacam itu (berhenti produksi) kami siap membantu, dengan melakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi antara departemen terlebih untuk menanggulangi krisis seperti sekarang," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Hidayat mengatakan, PT Inti bisa mengajukan masalahnya saat ini secara obyektif ke Kementerian Perindustrian atau kementerian lainnya, dan bila memang perlu ada perubahan kebijakan hal tersebut bisa dilakukan.

"Kalau PT Inti bisa ajukan persoalannya secara obyektif dan jika harus di-back up oleh peraturan atau perubahan regulasi itu bisa dilakukan, di Kementerian Keuangan akan kami bicarakan, karena kami ada forum itu yang dilakukan pertemuan 2 minggu sekali," kata Hidayat.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan kondisi ironis dalam industri manufaktur telepon seluler di Indonesia. Menurutnya produk jadi seperti ponsel impor bebas pajak termasuk bea masuk dan pajak penjualan barang mewah (PPn BM), sedangkan impor komponen HP justru sebaliknya.

adahal impor komponen HP sangat dibutuhkan untuk merakit dan mengembangkan produk sejenis di dalam negeri. Sehingga untuk bisa membuat produk ponsel di Indonesia tak bisa berdaya saing.

"Jadi orang impor HP, dengan bungkus dan kartonnya sekalian tanpa pajak," ucap Dahlan.

Menurut Dahlan, BUMN sudah mampu memproduksi gadget canggih seperti smartphone hingga tablet. Salah satunya dibuat oleh PT Inti. "Bisa-Bisa. Kalau masalah perpajakannya bisa diatasi. Kita harus bikin itu," sebutnya.

Namun langkah BUMN memproduksi gadget canggih terkendala perpajakan. Komponen gadget yang harus diimpor terkena pajak sehingga produk gadget buatan Indonesia kurang kompetitif secara harga.

"Ya, itu yang kita prihatin. Bahwa industri kita dalam negeri sulit di bidang-bidang tertentu. Sulit bertahan dan maju karena perlakuan pajak seperti itu. Impor suku cadang pakai pajak. Pasti itu hampir nggak bisa bersaing," sebutnya.

Hal ini tidak saja dialami pada produsen gadget BUMN. Produsen peralatan mesin juga mengalami hal serupa. Untuk menyelesaikan ini, Dahlan telah berbicara dengan Menteri Keuangan soal perpajakan.

"Sudah saya sampaikan sedang dibahas di sana. Kita tunggu lah pembahasannya," jelasnya. (Detik.finance)